“PENGUSIRAN DIPLOMAT KARENA KEGIATAN SPIONASE”

(Tulisan ini disusun untuk memenuhi Tugas Terstruktur II (T2).
 By : Winda Rahmawati


  • CONTOH KASUS
Rusia Usir Diplomat Romania Karena Kegiatan Mata-Mata

Moskow, -- Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) hari Senin menahan seorang diplomat Romania karena melakukan kegiatan mata-mata, dan ia diperintahkan meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam, kata seorang juru bicara badan itu kepada AFP.

"Gabriel Grecu... ditangkap oleh FSB di Moskow pada 16 Agustus ketika ia sedang berusaha mendapatkan informasi rahasia bersifat militer dari seorang warga Rusia," kata juru bicara itu, dengan menambahkan bahwa Grecu bekerja untuk badan intelijen Romania.
"Barang-barang perlengkapan mata-mata yang sepenuhnya membeberkan kegiatannya yang bermusuhan disita dari perwira intelijen itu," kata juru bicara yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa FSB, pengganti KGB era Uni Sovyet, saat ini melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Grecu bekerja menyamar sebagai sekretaris pertama bidang politik di Kedutaan Besar Romania di Moskow, tuduh juru bicara itu.
Rusia telah mengumumkan diplomat senior itu sebagai "persona non grata" (orang yang tidak disukai) dan memerintahkannya meninggalkan negara tersebut, kata FSB. "Warga asing itu telah dinyatakan sebagai persona non grata dan harus meninggalkan wilayah negara kami dalam waktu 48 jam," kata FSB dalam sebuah pernyataan, menunjuk pada keputusan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Pekerjaan Grecu tidak sesuai dengan status diplomatiknya, kata FSB dalam pernyataan itu. Kementerian Luar Negeri Romania menolak memberikan pernyataan segera pada Senin.
"Yang bisa saya katakan kepada anda adalah kementerian luar negeri tidak berkomentar mengenai masalah ini," kata juru bicara kementerian itu Doris Mircea kepada televisi swasta Realitatea TV melalui telefon.


I. LATAR BELAKANG

Tindakan persona non grata yang dilakukan oleh Negara Penerima sebagai penyebab utama salah satunya adalah kegiatan mata-mata (Spionase). Faktor penyebab persona non grata selain kegiatan spionase, juga terdapatnya kegiatan bersifat politis dan subversif serta melanggar peraturan hukum dari Negara Penerima. Bagi Negara Penerima sebelum melakukan tindakan Persona Non Grata hendaknya terlebih dahulu memberikan alasan yang jelas kenapa tindakan tersebut dilakukan. Untuk Negara Pengirim meskipun memiliki kekebalan dan keistimewaan hendaknya harus menghormati peaturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Penerima, untuk menghindari tindakan Persona Non Grata.
Kewajiban membuat laporan bagi perwakilan diplomatik memang sudah ditentukan oleh Konvensi Wina 1961 yang menegaskan bahwa “memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan-keadaan dan perkembangan-perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat diberikan oleh hukum”.
Tugas pelaporan ini merupakan suatu hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima. Perlunya demi memperlancar kepengurusan kepentingan negaranya.
Dasar dari kewajiban seorang diplomat adalah memberikan laporan kepada pemerintahnya mengenai kebijaksaan-kebijaksanaan politik dan peristiwa-peristiwa lain yang ada di negara di mana ia diakreditasikan kepada pemerintah negaranya. Asalkan dalam hal membuat laporan ini wakil tersebut bukan bertindak sebagai seorang spionase.
Kegiatan-kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang sudah biasa terjadi terhadap kewajiban para anggota staf misi perwakilan asing untuk menghormati tata hukum di negara penerima.
Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik. Jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat ditarik kembali oleh negaranya atau dinyatakan persona non grata oleh negara penerima. Dalam praktiknya, kegiatan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler tidak dapat diabaikan begitu saja dan badan intelijen nasional telah memanfaatkan kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut untuk membantu tugasnya.
Misi perwakilan diplomatik seperti dinyatakan dalam Pasal 3 (1) Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik mempunya tugas antara lain bahwa dalam menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara-negara penerima kepada negaranya haruslah benar-benar dilakukan dengan cara-cara yang sah. Apa yang tidak dapat diterima dalam kebiasan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap, termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada di negara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif. Antara bulan Maret dan akhir bulan Oktober 1986 , ada serangkaian kejadian tentang saling mengusir diplomat Soviet dan Amerika Serikat dengan tuduhan kegiatan mata-mata dan intelijen. Rusia telah mengusir 11 diplomat Amerika Serikat, dan Amerika juga telah minta afar 25 Diplomat Soviet di PBB dan 50 lagi diplomat Soviet yang bertugas di Kedutaan Besar dan Konsulatnya di Amerika Serikat ditarik sehingga dengan demikian jumlah staf perwakilan di kedua negara menjadi seimbang.
Kegiatan mata-mata oleh diplomat asing semacam itu juga pernah terjadi di Indonesia dalam bulan Februari 1982 dengan tertangkapnya seorang Atase Militer uni Soviet di Jakarta, Letkol Kolonel Sergei P. Egorove bersama Finenko, dari perwakilan penerbangan Aeroflot di Jakarta, tatkala melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasisa dari Letnan Kolonel Sus Daryanto dari Indonesia bertempat di sebuah rumah makan di Jakarta.
Mengingat Letnan Kolonel Egorove seorang Atase Militer Uni Soviet di Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta dan menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat diganggu gugat bukan saja dari penahanan atau penangkapan, tetapi juga negara penerima wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat mengadakan penangkapan dan mengadilinya karena sebagai diplomat ia akan dibebaskan dari jurisdiksi pidana, perdata maupun administrasi dari pemerintah Indonesia (Pasal 31), kecuali menyatakan persona non grata  kepada Letnan Kolonel Egorove (Pasal 9). Untuk itu, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Duta Besar Uni Soviet dan memberitahukan Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut agar Letnan Kolonel Egorove segera meninggalkan Indonesia. Di lain pihak, Finenko perwakilan dari Kantor Aeroflot telah diusir dari Indonesia, sedangkan Sus Daryanto ditangkap dan kemudian diadili melalu Pengadilan Subversi.
II. RUMUSAN MASALAH
1) Bagaimana implikasi adanya persona non gatra terhadap kegiatan mata-mata/spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik dan ketentuannya dalam Konvensi Wina ?

III. ANALISA MASALAH
Kegiatan spionase.
Misi yang diemban oleh perwakilan diplomatik adalah sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Wina.
Pasal 3
Tugas-tugas Perwakilan Diplomatik

1. Tugas-tugas suatu perwakilan diplomatik antara lain adalah :
a. Mewakili Negara pengirim di Negara penerima;
b. Melindungi kepentingan Negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di Negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Internasional.
c. Melakukan perundingan dengan Pemerintah Negara penerima;
d. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di Negara penerima dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim;
e. Meningkatkan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
 2. Tidak ada sesuatu di dalam Konvensi ini yang harus diartikan sebagai menghalangi pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh suatu perwakilan diplomatik.

Dari pengaturan tersebut, perwakilan diplomatik diperbolehkan menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima kepada negara pengirim sepanjang hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang sah.  Kegiatan spionase yang dilakukan oleh Gabriel Grecu yang kemudian ditangkap oleh FSB di Moskow ketika ia sedang berusaha mendapatkan informasi rahasia bersifat militer dari seorang warga Rusia dan bahwa Grecu jelas-jelas diselidiki bekerja untuk badan intelijen Romania. Hal ini termasuk dalam kategori cara-cara yang tidak sah karena penyalahgunaan kekebalan dan keistimmewaan yang dilakukan terkait dengan informasi yang dianggap sensitif.  Kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran kejahatan dalam kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Penyelidikan juga terbukti ketika barang-barang perlengkapan mata-mata yang sepenuhnya membeberkan kegiatannya yang bermusuhan disita dari perwira intelijen.
Indonesia pernah mem-persona non grata-kan seorang Atase Militer Uni Soviet untuk Jakarta, Letnan Kolonel Sergei P. Egorove pada tahun 1982 karena melakukan kegiatan spionase dengan melakukan transaksi sejumlah dokummen rahasia dari Letnan Kolonel Sus Daryanto di sebuah rumah makan di Jakarta.
Letnan Kolonel Sergei P. Egorove tidak dapat diganggu gugat baik dengan berupa penahanan maupun penangkapan karena negara penerima, Indonesia wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya, dan membebaskannya dari yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 Pasal 29.
Article 29
Pejabat Diplomatik Tidak Boleh Diganggu Gugat
Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu gugat. Ia tidak boleh ditangkap dan dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan, dan martabat.
Namun ada pengecualian, seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 31.
Article 31
Kekebalan dari Kekuasaan Hukum

1. Pejabat diplomatik harus kebal dari kekuasaan hukum pidana Negara penerima. Ia juga kebal dari kekuasaan hukum perdata dan acara, kecuali dalam hal :
a. Suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali harta milik tersebut ia kuasai atas nama Negara pengirim untuk keperluan perwakilan;
b. Suatu tindakan yang berhubungan dengan suksesi, dimana pejabat diplomatik tersebut terlibat sebagai penyita, penguasa, pewaris, atau ahli waris sebagai perorangan dan tidak atas nama Negara pengirim;
c. Suatu tindakan yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi dan niaga yang dilakukan oleh pejabat diplomatik di Negara penerima oleh pejabat diplomatik di Negara penerima di luar kedudukan resminya.
 2. Seorang pejabat diplomatik tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
3. Tidak ada pelaksaan hukuman yang dapat diambil terhadap seorang pejabat diplomatik kecuali dalam kasus-kasus sebagaimana tersebut dalam sub-sub ayat (a), (b), dan (c) dari ayat 1 Pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mengganggu gugat baik diri pribadinya maupun kediamannya.
 4. Kekebalan seorang pejabat diplomatik dari kekuasaan hukum Negara penerima tidak membebaskannya dari kekuasaan hukum Negara pengirim.


Pada kasus antara Pemerintah Indonesia dengan Uni Soviet tersebut, Pemerintah Indonesia dengan berdasarkan Pasal 31 tersebut mem-persona non grata-kan Letnan Kolonel Sergei P. Egorove dengan menghubungi  Duta Besar Uni Soviet di Indonesia dengan memberitahukan keputusan Pemerintah Indonesia tersebut dan meminta Letnan Kolonel Sergei P. Egorove segera meninggalkan Indonesia beserta dengan Finenko, perwakilan dari  Kantor Aeroflot. Begitu pula dengan kasus pengusiran diplomat Romania oleh Pemerintah Rusia, yang telah dipersona non gatrakan untuk meninggalkan wilayah Rusia dalam waktu 48 jam.
Dengan demikian, Persona non grata berimplikasi tidak hanya pada kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik saja melainkan juga pada berakhirnya masa jabatan dari perwakilan diplomatik yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 Pasal 43.
Article 43
Akhir Tugas Pejabat Diplomatik
Tugas seorang pejabat diplomatik berakhir antara lain karena :
a. Adanya pemberitahuan dari Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir;
b. Adanya pemberitahuan dari Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2dari Pasal 9, Negara itu menolak untuk mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai seorang anggora perwakilan.
Pasal 43 haruf (b) menyatakan bahwa dengan adanya pernyataan persona non grata menjadi salah satu faktor penyebab berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan dalam perwakilan diplomatik di negara penerima.  Dengan berakhirnya fungsi perwakilan diplomatik maka berakhir pula kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik tersebut.